CIKAMPEK – ckpinfo.com | Aksi walk out yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat berbuntut panjang. Insiden yang terjadi pada Jumat (16/5) lalu ini diduga dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon.

Dalam rapat tersebut, pernyataan Dedi dinilai oleh sejumlah pihak sebagai bentuk merendahkan martabat lembaga DPRD Jawa Barat, sehingga memicu ketegangan politik di ruang sidang dan berujung pada aksi keluar dari ruangan oleh Fraksi PDI-P.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menyampaikan respons melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia menyoroti sikap anggota dewan yang dianggapnya tidak konsisten dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Diundang tak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi,” ucap Dedi dalam unggahan tersebut.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap peran serta kontribusi mereka terhadap rakyat.

“Mari kita renungi, kita ini bekerja untuk siapa, buat siapa,” lanjutnya.

Pernyataan ini memancing beragam reaksi di tengah masyarakat dan pengamat politik. Sebagian menilai Dedi menyuarakan kegelisahan rakyat terkait dinamika politik yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Namun tak sedikit pula yang menilai gaya komunikasi Dedi terlalu blak-blakan dan menyinggung lembaga legislatif.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Fraksi PDI-P Jawa Barat terkait pernyataan Dedi Mulyadi. Namun, publik menanti bagaimana arah komunikasi politik selanjutnya di lingkungan DPRD Jawa Barat, khususnya dalam mengawal anggaran dan kebijakan pembangunan untuk kepentingan rakyat.